Ryawan Saiyed
INDONESIA SATU:
MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. HM Nurdin Abdullah menghadiri Penyerahan Sertifikat Tanah secara Virtual Oleh Presiden RI di Sandeq Ballroom, Hotel Claro Makassar, Senin, (9/11/2020).
Jumlah sertifikat dibagikan pada 9.049 bidang untuk masyarakat Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan Maros. Masyarakat yang hadir dalam penyerahan secara virtual ini berjumlah 100 orang.
"Kita semua hadir guna mengikuti rangkaian penyerahan sertifikat hak atas tanah untuk masyarakat di tiga kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sulsel yakni Makassar, Gowa, Maros, " kata Nurdin Abdullah.
Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan penerima menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang sangat tinggi kepada Kakanwil BPN Sulsel berserta seluruh jajaran. Dimana di masa pandemi ini sesuatu yang tidak mudah untuk mengerjakan penyelesaian target penyerahan ini.
Demikian juga dengan bupati/wali kota beserta Forkopimda yang telah memberikan dukungan membantu dalam mensukseskan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di wilayah kerja masing-masing. Haraoanya semoga kerjasama di seluruh instansi lingkup Sulsel ini tetap berjalan dengan baik dan ditingkatkan di masa yang akan datang.
"Tentu ini adalah demi kepentingan kita semua. Dengan pemberian hak atas tanah kepada masyarakat atas hak tanah ini, " sebutnya.
Imbuhnya, bahwa memang selama ini, tanah ini dikuasai oleh masyarakat dan digarap dengan iktikad baik.
Mudah-mudahan sertifikat ini akan dimanfaatkan sebaik-baik untuk kepentingan yang bersifat produktif. Misalnya bagi yang memiliki usaha agar memanfataatkan sertifikat ini untuk mengembangkan usahanya dengan baik.
"Tentu kita tahu persis, selama ini masyarakat kita ingin mengembangkan usaha tetapi mungkin tidak bankable. Karena lahan kita punya, tetapi tidak ada alas hukum yang bisa kita jadikan agunan. Kami berharap bahwa betul-betuk untuk usaha, bukan untuk konsumtif, " harapnya.
Dengan adanya sertifikat ini, harapannya lainnya, bahwa masyarakat tidak lagi bergantung pada rentenir.
"Karena jujur rata-rata masyarakat kita yang ada di pesisir dan di desa masih saja kartel itu menjadi problem kita. Mudah - mudahan perbankan juga sudah bisa membantu kita, " ujarnya.
Penyerahan sertifikat ini dapat meningkatkan nilai manfaat tanah dengan dapat dijadikan sebagai perlengkapan persyaratan usaha.
"Sehingga melalui jalinan sinergi dan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan pihak terkait kegiatan ini dapat terlaksana tanpa hambatan sehingga target yang telah direncanakan dapat tercapai secara optimal dan tepat sasaran, " pungkasnya.
Sementara, itu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan 31 provinsi, 201 kabupaten/kota dan 257 kantor pertanahan di seluruh Indonesia. Total junlah sertifikat yang dibagikan sebanyak 1 juta sertifikat.
Dengan adanya pembagian ini, Gubernur Nurdin Abdullah memuji Presiden Joko Widodo yang punya kepedulian yinggi pada masyarakat kecil yang telah membagikan sebanyak 1 juta sertipikat di 31 provinsi dan 201 kabupaten kota.
Gubernur Sulawesi Selatan juga mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh presiden dengan memberikan kepastian hukum dan hak kepemilikan tanah kepada warga. Apalagi diberikan secara gratis.
"Penyerahan sertifikat ini, merupakan keinginan serius Presiden. Saya kira ini sudah berlangsung beberapa tahun dan saya kira tidak pernah ada selama Indonesia merdeka. Inilah presiden kita memiliki kepedulian tinggi pada masyarakat kecil. Sehingga diberikan hak, gratis lagi, ini perlu kita tepuk tangan, " kata Nurdin Abdullah
Sedangkan Presiden Jokowi dalam sambutannya menyebutkan bahwa 1 juta sertipikat yang diberikan adalah jumlah yang sangat besar dibandingkan sebelumnya.
Sebelum program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hadir, sebelum tahun 2017 hanya membuat 500 ribu sertipikat se-Indonesia. Jika setahun hanya 500 ribu sertipikat dari setiap bidang yang dimiliki masyarakat di seluruh tanah air, maka dibutuh waktu 160 tahun untuk menyelesaikan seluruh sertipikat.
"Di seluruh tanah air yang harus disertipikatkan 126 juta sertipikat. Karena di tahun 2015 baru ada 46 juta sertipikat, jadi masih kurang 80 juta, kalau setahun hanya 500 ribu, artinya menunggu 160 tahun, " jelas Jokowi.
Ungkapnya, ia kemudian memberikan target kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hingga tingkat kabupaten/kota untuk menyelesaikan persoalan ini.
Sehingga di tahun 2017, pemerintah sudah bisa mengeluarkan 5, 4 juta bidang sertipikat. 2015 sebanyak 500 ribu, naiknya di 2016 dengan 1, 1 sertipikat bidang. Walaupun jumlahnya meningkat dua kali tetapi Jokowi belum puas. Ia ingin hingga 10 kali lipat. Sehingga di tahun 2017 bisa dikeluarkan 5, 4 juta sertipikat. "Ini artinya, ternyata kita bisa, " imbuhnya.
Di tahun 2018 ia memberikan target lagi 9 juta, namun sertipikat yang keluarnya 9, 3 juta. 2019 target 9 juta, keluar 11, 2 juta sertipikat. Tahun 2020 awlanya diberi target 10 juta, karena ada pandemi menjadi hambatan diturunkan menjadi 7 juta seripikat.
Jokowi sendiri dalam 5 tahun ini total sertipikat yang sudah dibagikan langung sendiri olehnya sebanyak 2, 4 juta.
"Total luas bidang terbit sampai saat ini di seluruh Indonesia sekitar 18, 9 juta bidang. Itu artinya dari sisi luas 5, 3 juta hektare. Target 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia harus sudah bersertipikat, ngak ada lagi orang punya tanah, ngak ada sertipikatnya, harus 2025, " tegasnya.
Tahun 2025 tersebut, juga termasuk sertipikat untuk tanah-tanah tempat ibadah semuanya harus. Jokowi juga mengakui sendiri bahwa masalah yang dihadapi masyarakat adalah sulitnya mengurus sertipikat.
Jokowi menyebutkan, sertipikat adalah bukti hak untuk menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang dimiliki. Hal ini penting untuk mencegah timbulnya sengketa dan konflik pertanahan. Baik antara individu dengan individu, individu dengan perusahaan atau individu dengan pemerintah.
Sertipikat ini juga dapat digunakan bagi masyarakat yang membutuhkan tambahan modal atau ingin berusaha, ini bisa dijadikan jaminan atau collateral (agunan) ke perbankan atau ke lembaga keuangan.
"Kalau sudah dapat uang dari bank, betul-betul 100 persen digunakan untuk yang produktif untuk modal kerja dan investasi. Jangan dipakai untuk beli mobil, sepeda motor, atau belikan hape anaknya yang mahal-mahal, itu namanya konsumtif, " ucap Jokowi.
|
Baca juga:
Nunung Lantik Bupati Batanghari
|
Diakhir sambutan mengucapkan terima kasih atas kerja keras kantor wilayah, kantor pertanahan BPN untuk menyelesaikan target yang telah diberikan.
"Mari kita bekerja keras untuk mencetak prestasi yang lebih baik, " pungkasnya. (***)
Heri Purwanto 
Editor Jus 
Karmel 
