Ramah Lingkungan, Kepala Daerah Wajib Sertakan KLHS pada RPJMD

INDONESIA SATU:

MAKASSAR - Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib untuk penyusunan RPJMD 12 kabupaten kota yang telah melakukan pilkada langsung di Sulawesi Selatan.

Baca juga: Peduli Kesehatan Lingkungan di Lutra, IDPTerima Penghargaan dari HAKLI

Hal ini dibahas melalui rapat kordinasi secara virtual yang dipimpin Kadis Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. Andi Hasdullah di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan, pada hari jumat (08/01/2021)

Baca juga: Tolak Corona, Camat Minasate'ne Pangkep Satria Hasan Sammana Lakukan Kebersihan Kantor Tiap Hari

Pada media, Andi Hasdullah menyampaikan bahwa para pimpinan daerah yang terpilih itu diawal pemerintahannya akan segera menyusun RPJMD lima tahun kedepan sebagai payung perencanaan untuk membangun daerah masing - masing termasuk merealisasikan janji janji kampanyenya.

Adapun Daerah yang melakukan pemilihan kepala daerah diantaranya kota Makassar, Kabupaten Maros, Pangkep, Barru, Soppeng, Luwu utara, Luwu Timur, Toraja, Toraja utara, Bulukumba, Gowa, dan Kabupaten Selayar

Baca juga: Berhasil Bina Proklim di Sulsel, Gubernur Nurdin Abdullah Dapat Award dari Menteri LHK

Terkait dengan penyusunan RPJMD maka diwajibkan masing masing daerah itu untuk menyusun dokumen kajian lingkungan hidup strategis KLHS yang memastikan dan merekomendasikan keberlanjutan pembangunan yang ramah lingkungan.

"Memuat 17 tujuan (SDGs) pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat yang  menjadi masukan untuk diakomodir dalam penyusunan RPJMD kabupaten kota pasca pilkada", Urai Andi Hasdullah

Baca juga: Restuardy Daud Berharap Asap Digital Solusi Pengentasan Karhutla di Jambi

Rapat ini menghadirkan kepala Bappeda dan Kadis DLH untuk 12 kabupaten kota tersebut untuk mengingatkan sekaligus membekali agar dokumen KLHS segera disusun dan dipersiapkan karena validasi RPJMD oleh pemprov sulsel tidak akan diproses kalau tidak didukung dengan dokumen KLHS

"Kita arahkan dokumen KLHS ini bisa diselesaikan lebih awal sebelum rencana awal RPJMD diajukan karena sejumlah rekomendasi lingkungan yang dimuat di KLHS itu menjadi isu yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJMD", Ujarnya

Baca juga: Dukung Hadirnya Geopark, 300 Jenis Tanaman Endemik di Kebun raya Pucak DPLH Sulsel

"Intinya dokumen sangat strategis dan ini menjamin terlaksananya pembangunan daerah yang ramah dan berkelanjutan", Lanjut Hasdullah

Ia juga menyampaikan Pesan Gubernur Nurdin Abdullah agar bagaimana mengakselerasi pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di sulsel dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup yang ramah dan berkelanjutan

"Saya berharap OPD yang terkait Bappeda dan DPLH  dapat segera mengakomodir penyusunan KLHS nya untuk pembuatan RPJMD kepala daerah terpilih", Harap Hasdullah

"Kita akan kawal dokumen KLHS ini dan hari kita sudah sampaikan kepada daerah yang terkait untuk pelaksanannya", Pungkasnya.